Pemprov Minta Bupati dan Wali Kota Perketat Pengawasan SPBU

Padang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengimbau seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar bergerak aktif mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah masing-masing. Imbauan itu disampaikan menyusul kembali mengularnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Sumbar yang meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi.

Instruksi itu meminta bupati dan wali kota mengambil langkah koordinatif dengan melibatkan seluruh jajaran untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. 

Helmi menduga kemunculan kembali antrean tersebut berkaitan dengan aktivitas oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi. Menurutnya, para pelaku kerap menghentikan aktivitas saat petugas melakukan pengawasan.

“Ketika Satgas melakukan pengawasan, biasanya kondisi kembali tertib dan antrean berkurang. Namun setelah itu muncul lagi. Ini menunjukkan adanya upaya kucing-kucingan dari oknum penyalahguna BBM subsidi,” jelasnya.

Ia menegaskan, sesuai instruksi Gubernur, pengawasan yang lebih ketat diperlukan guna mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan temuan dan indikasi yang ada, sebagian besar BBM subsidi yang disalahgunakan diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin.

“BBM subsidi ini diduga kuat sebagian besar disalahgunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin. Karena itu pengawasan harus terus diperkuat agar hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak terganggu,” tutupnya(*)

Sumber:Katasumbar