Polda Sumbar Siapkan Strategi Berantas Tambang Ilegal Terpadu

Foto: dokumentasi RRI.CO.ID

Sumbar ,- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mematangkan strategi pemberantasan aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih menjadi persoalan di wilayah ini. Penanganan tambang ilegal dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dengan mempertimbangkan penegakan hukum, dampak kerusakan lingkungan serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari saat temu ramah bersama awak media di Kota Padang, Rabu, 11 November 2026 mengatakan penertiban tambang ilegal membutuhkan pendekatan menyeluruh karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebab, penindakan kepolisian tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

Guna merumuskan langkah penanganan, kata Jawari, Polda Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Lingkungan Hidup. Kepolisian juga menghimpun informasi dan masukan dari media serta masyarakat untuk memetakan lokasi dan persoalan pertambangan ilegal sebagai dasar menentukan langkah penanganan di lapangan.

"Kita harus tata secara komprehensif. dalam hal ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Saya menjajaki itu, harus dikendalikan, supaya kerusakan lingkungan itu juga bisa tercegah," ujarnya.

Jawari menyampaikan setiap laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal, segera ditindaklanjuti dengan menerjunkan personel untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Menurutnya, selain menekan aktivitas pertambangan tanpa izin, usaha tersebut juga diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan tanpa mengabaikan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Nanti kalau sudah semua legal itu sudah terwujud, kan diatur tuh, ini boleh, ini tidak boleh, bolehnya kayak begini, dan gitu. Selama itu baru diatur, sulit ditindak, nanti ada lagi. Ditindak, protes, yang merasa ini, itu. Teman-teman sudah pahamlah," katanya.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari menambahkan selain penegakan hukum dan pengawasan, kedepan terus membahas alternatif legalisasi pertambangan masyarakat melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan pertambangan memperhatikan kelestarian lingkungan setempat.

Sumber:RRI.co.id